Ijin Kerja Kitas dan Visa Kunjungan

Jasa Pengurusan Dokumen WNA, IMTA, RPTKA, IZin Tinggal WNA

Jasa Pengurusan KITAS, Telex Vitas, Visa Kunjungan Bisnis dan Ijin Tinggal Bagi Warga Negara Asing

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melibatkan 2.325 tenaga kerja asing dari total 15.500 orang. Sedangkan, sekitar 85 persennya merupakan tenaga kerja lokal.Dari awal, total tenaga kerja di kita itu 15.500 orang, 85 persen itu tenaga kerja lokal. Jadi kita mengutamakan orang di kanan-kiri proyek terutama, untuk operator,” kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, Senin (27/6).Ia menjelaskan proyek ini sekarang terus berjalan. Proyek awalnya dimulai developer Sinohydro, perusahaan konstruksi dan energi hidro asal China hingga pembangunan fisiknya selesai 49 persen.

Bagi warga negara Asing dan Warga Indonesia  pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) bisa masuk ke Indonesia tanpa PCR jika sudah vaksin lengkap. Aturan terbaru dari Satgas COVID-19 itu berlaku Minggu (17/7/2022) mendatang. Surat Edaran terbaru guna kembali mengatur Perjalanan Luar Negeri di Masa Pandemi COVID-19. Surat Edaran itu bernomorkan yaitu 22 Tahun 2022 ditandatangani oleh ketua Satgas Suharyanto pada Selasa (8/7/2022). Surat Edaran tersebut mengatur pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN) yang memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.

Syarat ketentuan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui entry point yakni pertama diminta mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, Para pelaku perjalanan dari luar negri di wajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.

Begini cara mengajukan pengesahan RPTKA

Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa “pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA” yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan :

  • formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  • surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  • akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  • keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  • bagan struktur organisasi perusahaan
  • surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan
  • copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan
  • rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan

Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Lokasi kerja TKA
  6. Jangka waktu penggunaan TKA
  7. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang akan bekerja di sebuah perusahaan
  8. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Pengesahan RPTKA

Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai prosedur yang ditetapkan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA dilakukan oleh Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; serta Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima puluh) orang. Keputusan pengesahan RPTKA ini memuat

  1. Alasan penggunaan TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  3. Besarnya upah TKA
  4. Jumlah TKA
  5. Lokasi kerja TKA
  6. Jangka waktu penggunaan TKA
  7. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang di tunjuk sebagai TKI Pendamping
  8. Jumlah TKI yang dipekerjakan

Aturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44)

 

  1. II) PENGESAHAN IMTA

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing tentunya dengan mengajukan permohonan  untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan (Pasal 23)

  1. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA
  2. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan
  3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan
  4. Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan
  5. Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping
  6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar

Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan (Pasal 24)

  1. copy draft perjanjian kerja
  2. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri
  3. copy polis asuransi
  4. copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa
  5. foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar

Leave a Reply

Your email address will not be published.